Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi

Rp87.000,00

Ketersediaan: Proses Pemesanan 1-3 Hari Kerja

  Kencana

 Prof. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N.

 2017

 288

 978-602-422-207-9

 Soft Cover

 Indonesia

Menanggapi hal tersebut, timbul kebijakan hukum baru yang menyatakan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Namun demikian, dalam sistem pertanggungjawaban korporasi di Indonesia dewasa ini, subjek tindak pidana tersebut tidak dikenal dalam hukum pidana umum atau tidak terdapat di dalam KUH Pidana. Selain itu juga banyak dijumpai kebijakan formulasi hukum pidana tentang pertanggungjawaban korporasi yang mengandung masalah atau kelemahan. Atas dasar hal tersebut, buku ini mencoba men-jawab beberapa hal menyangkut kesenjangan atau kekosongan-kekosongan dalam kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana/dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Beberapa materi dalam buku ini di antaranya mengenai sistem  pertanggungjawaban pidana korporasi, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, kebijakan legislasi tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan, dan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara sebagai bahan perbandingan. Melalui materi yang disampaikan buku ini, akan bermanfaat khususnya bagi mahasiswa dan akademisi bidang hukum pidana, dan bidang terkait lainnya seperti ekonomi, bisnis, politik, serta bagi para praktisi dan pemerhati hukum pada umumnya.

PenulisProf. Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N.
Tahun Terbit2017
Halaman288
ISBN978-602-422-207-9
Jenis CoverSoft Cover
BahasaIndonesia

Tulis komentar Anda

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Dalam Kebijakan Legislasi

Tulis komentar Anda

Related Products